Bagi yang berniat mendaftar jadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini tampaknya harus bersabar. Karena, kemungkinan besar pendaftaran tahun ini bakal dipending.

Beberapa faktor menjadi latar belakang penundaan itu. Antara lain, beratnya beban belanja pegawai dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Juga, karena distribusi yang tidak merata di setiap bagian. Kenyataan lain juga, banyak PNS yang tidak jelas pekerjaannya. Padahal yang mampu bekerja dengan baik justru tidak banyak.

Tapi yang paling mendasar terkait penundaan itu adalah keputusan pemerintah pusat untuk menghentikan sementara penerimaan CPNS. Keputusan tersebut sudah disepakati stakeholder lainnya dalam rapat khusus yang digelar belum lama ini. Selanjutnya, akan dilakukan evaluasi dan monitoring kondisi PNS di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Perihal kesepakatan penundaan itu disampaikan Mantan Bupati Luwu Utara (Lutra) yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli Wakil Presiden RI Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Luthfi A Mutty. Ia menegaskan hal itu dalam kunjungan kerjanya mendampingi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BBKN), Sugiri Syarief ke Kota Palopo, Kamis, 7 Juli.

Menurut Luthfi, pengangkatan CPNS dihentikan untuk sementara karena tengah dilakukan monitoring jumlah PNS se-Indonesia yang tersebar di kabupaten/kota. “Sekarang ini pemerintah pusat menemukan ada sepuluh kabupaten/kota, termasuk di Sulawesi Selatan yang tidak mampu membayar gaji pegawainya. Hal ini diakibatkan terlalu banyak PNS di kabupaten/kota tersebut,” tutur Luthfi.

Temuan ini, tambah Luthfi, mengakibatkan pemberian otonomi daerah ke beberapa kabupaten/kota juga terancam dicabut. “Posisi kabupaten/kota yang mengalami perkembangan PNS yang sangat signifikan, memungkinkan pemerintah akan memberlakukan sistem distribusi pegawai ke daerah yang minim pegawainya,” jelasnya.

Luthfi menjelaskan, alternatif distribusi pegawai sangat memungkinkan diterapkan. Karena akan mengurangi pengangkatan PNS setiap tahun. “Jadi kesimpulannya, tidak ada pengangkatan PNS tahun ini,” katanya.

Kepada Wali Kota Palopo, HPA Tenriadjeng, Luthfi memintanya agar bersabar seiring adanya temuanya ini. Karena, pengusulan pengangkatan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana jadi PNS di Kota Palopo kemungkinan belum bisa direalisasikan tahun ini,” tandas Luthfi.

Pada kesempatan itu, Luthfi juga menyinggung soal pengusulan pengkatan Sekdes dan aparat lurah/desa menjadi PNS. Menurut dia, hal itu sangat sulit direalisasikan. Karena, banyak terjadi dugaan manipulasi data yang dilakukan aparat desa. Misalnya, ramai-ramai mengangkat keluarga dan kerabatnya menjadi apartur desa agar bisa jadi PNS.

Wali Kota Palopo, HPA Tenriadjeng yang dikonfirmasi terpisah mengenai adanya rencana penghentian sementara rekrutmen CPNS itu mengatakan, Pemkot Palopo berharap kebijakan itu berubah. “Yah, kebijakan lanjutan tetap kita tunggu dari Menpan,” singkat Tenriadjeng.

Sumber : Fajar Online

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan & RB) EE Mangindaan meminta kepala daerah agar selektif saat mengajukan formasi dan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Karena menurutnya, banyak usulan dari daerah itu yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan.

“Karena saat ini kita terus lakukan reformasi. Kita harus restrukturisasi dulu, apakah benar sekian ribu dibutuhkan di suatu instansi, lalu butuh sekian ribu di kabupaten/kota? Itulah yang sedang saya minta, agar jangan asal-asal ajukan ajukan saja,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/6).

Untuk kuota tahun 2011, jumlah kuota CPNS kata Mangindaan, tidak akan jauh berbeda dengan kuota tahun 2010. Karena jumlah PNS yang masuk usia pensiun sekitar 160-170 ribu orang.

Saat menyusun kuota CPNS, Mangindaan meminta kepada daerah benar-benar mengusulkan sesuai kebutuhan. Khususnya pada daerah-daerah hasil pemekaran, yang masih membutuhkan banyak sumber daya manusia guna mengelola pemerintahan. “Saya bilang ke bupati, jangan ajukan sembarangan ke saya. Saya akan tahu formasinya berapa. Jangan tiba-tiba berlebih. Apabila sudah berlebih, aturlah dulu yang ada itu,” tegas Mangindaan.

Khusus untuk CPNS tenaga pendidikan atau guru, Kemenpan kata Mangindaan, akan meminta peran aktif dari Kementerian Pendidikan. “Saya sudah minta bidangnya. Saya tinggal menunggu. Pak Mendiknas juga saya minta tolong menangani masalah ini. Tolong disesuaikan dengan bidang yang diminta. Saya lihat, tenaga administrasi di daerah sudah terlalu banyak, sementara guru tidak ada,” kata Mangindaan.

Sebanyak 175 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Sukoharjo dijadwalkan mengikuti pengambilan sumpah jabatan, Sabtu (11/6), di Pendhapa Graha Satya Praja. Dari jumlah itu, 127 PNS juga menerima SK pengangkatan pada hari yang sama.
Kepala Bidang Pengangkatan Pemberhentian dan Pemindahan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sukoharjo, Indariyanto, menyebutkan penyerahan SK pengangkatan dan pengambilan sumpah akan dipimpin langsung Bupati Wardoyo Wijaya. “Total ada 175 PNS yang akan terlibat dalam pengambilan sumpah jabatan, 127 di antaranya menerima SK pengangkatan pada hari yang sama. Sedangkan 48 PNS lainnya sudah diangkat sejak beberapa bulan lalu namun baru bisa mengikuti pada kesempatan ini,” jelasnya ditemui Espos di ruang kerjanya di kompleks Setda Pemkab Sukharjo, Jumat (10/6/2011).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) mengungkapkan, sebanyak 11 daerah kabupaten dan kota serta lembaga di tingkat pusat tidak mengajukan usulan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2011.

Tidak adanya pengajuan pagu CPNS ini didasarkan atas berbagai pertimbangan.

Berdasarkan data yang dimiliki, kata Ramli, instansi pemerintah yang tidak membuka seleksi CPNS 2011 tersebar di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota.

Di tingkat pemerintah pusat, instansi yang sudah menyatakan tidak membuka lowongan CPNS 2011 adalah Sekretariat DPR, Kemenko Perekonomian, Kemen PAN dan RB, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Budaya dan Pariwisata (Kemenbudpar), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Sementara, di tingkat provinsi Kemen PAN dan RB mendapatkan laporan tertulis jika Provinsi Bali tidak mengajukan usulan pagu CPNS 2011.

Proses penentuan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011 terus bergulir. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) mencatat, sedikitnya 12 instansi tidak mengajukan permohonan penerimaan CPNS 2011. Dengan demikian, mereka dianggap tidak membuka lowongan CPNS 2011.

Instansi pemerintah yang tidak membuka lowongan itu terdiri atas instansi pusat dan daerah. Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, keputusan tidak membuka lowongan CPNS tersebut disampaikan secara tertulis oleh setiap instansi.

Di tingkat pemerintah pusat, instansi yang menyatakan tidak membuka lowongan CPNS 2011 adalah Sekretariat DPR RI, Kemenko Perekonomian, Kemen PAN dan RB, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Di tingkat provinsi, ada Pemprov Bali. Lalu, kabupaten kota yang tidak mengajukan permohonan penerimaan CPNS adalah Kota Batu dan Kabupaten Mojokerto (Jatim), Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah), Kabupaten Bangli (Bali), dan Kabupaten Musibanyuasin (Sumatera Selatan).

Ramli menuturkan, alasan beberapa instansi tersebut untuk tidak membuka pendaftaran CPNS 2011 hampir seragam. Di Kemen PAN dan RB sendiri, menurut Ramli, tahun ini hanya ada tujuh pegawai yang pensiun. ’’Kami tidak mengisinya tahun ini. Kemungkinan dirapel tahun depan,’’ tandasnya.

Alasan lain tidak mengusulkan pagu CPNS 2011 adalah keterbatasan anggaran belanja pegawai. Selain itu, ada alasan bahwa instansi tersebut masih menghitung ulang efektivitas pegawai yang sudah ada. Kemudian, pengangkatan pegawai honorer menjadi CPNS juga merupakan salah satu alasan mereka. Terakhir, ketimpangan alokasi belanja pegawai dengan biaya pembangunan daerah.

Langkah beberapa daerah yang tidak meminta jatah kuota CPNS 2011 tersebut diapresiasi Kemen PAN dan RB. Ramli mengatakan, upaya tersebut bisa menjadi contoh daerah-daerah yang aparatur pegawai negerinya cukup banyak. ’’Bahkan, saya mendapat laporan ada PNS yang dinonjobkan,’’ tegasnya.

Dengan tidak menerima CPNS baru, Ramli berharap aparatur di sebuah instansi bisa bekerja secara optimal. Pejabat yang sementara ini merangkap sebagai Plt Sekretaris Menteri PAN dan RB itu menambahkan, instansi saat ini harus benar-benar mengoptimalkan tenaga yang sudah dimiliki. ’’Upaya ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang kita jalankan,’’ tandasnya.

Sementara itu, proses penggodokan usul pagu CPNS pusat dan daerah telah sampai di meja Kementerian Ekonomi. Ramli mengatakan, hingga sekarang usul masih belum komplet. Terdapat 50-an kabupaten dan kota yang belum menyerahkan usul pagu CPNS 2011. Kabupaten dan kota ini juga belum memberikan keterangan jika memang tidak butuh CPNS baru. ’’Proses jalan terus, sambil menunggu yang lain komplet. Tapi jika telat, otomatis hangus,’’ ujarnya.

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) menetapkan, ijazah terakhir menjadi Satpol PP adalah D3. Bukan SMA.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kemen PAN dan RB Ramli Naibaho menuturkan, selama ini pemerintah daerah masih ada yang membuka lowongan CPNS formasi Satpol PP minimal berijazah SMA dan sederajat. Dia menegaskan, pemerintah sudah memutuskan minimal ijazah untuk menjadi CPNS minimal D3. “Pengecualian di Papua dan sebagaian Indonesia bagian timur yang terbatas SDM-nya,” ucap pejabat yang kini merangkap sebagai Plt Sesmen PAN dan RB itu.

Ramli menuturkan, selama ini pemerintah daerah tidak tegas dalam menerapkan aturan penerimaan CPNS Satpol PP. Dia menjelaskan, sikap tadi berimbas munculnya persepsi di masyarakat jika Satpol PP merupakan formasi CPNS yang bisa diambil oleh pelamar dengan ijazah SMA dan sederajat. Selama ini, posisi Satpol PP difungsikan pemerintah provinsi dan pemerintah kota atau kabupaten.

Untuk tahun ini, Kemen PAN dan RB berharap pemerintah daerah tidak lagi membuka formasi Satpol PP untuk pelamar ijazah SMA. Dia menjelaskan, jika memang kekurangan tenaga Satpol PP untuk ijazah SMA, bisa menggunakan out sourcing. Untuk jalur tenaga honorer, Ramli mengatakan pemerintah pusat sudah menginstruksikan pemerintah daerah menutur penambahan tenaga honorer.

Baik secara pribadi atau kelembagaan, Ramli mengaku prihatin dengan masih munculnya perekrutan CPNS Satpol PP bagi pelamar berijazah SMA. “Semua kan tahu, Satpol PP itu tugasnya mengawal perda (peraturan daerah, red).

Jika kondisi itu terjadi, upaya pengawalan perda di sebuah daerah tidak bisa optimal. Menurut Ramli, yang terjadi saat ini Satpol PP masih banyak menggunakan upaya-upaya kekerasan dalam menegakkan dan mengawal perda.

Diharapkan, dengan minimal berijazah D3 atau S1, Satpol PP bisa lebih anggun lagi mengawal sebuah perda. Misalnya, jika aparat Satpol PP itu sarjana hukum, bisa mengerti cara penyelesaian pengawalan perda sesuai dengan hukum yang berlaku.
Ramli mengamati, selama ini hasil seleksi CPNS Satpol PP yang berijazah D3 atau S1 lebih banyak duduk atau bekerja di dalam markas komando (mako) Satpol PP. Sementara untuk penerimaan personel Satpol PP dengan ijazah SMA, dijadikan tukang pukul di garda depan. “Posisi mereka sebenarnya bersentuhan dengan masyarakat. Kepada masyarakat, Ramli berpesan supaya tidak tergiur iming-iming bisa menjadi CPNS meskipun berijazah SMA melalui formasi Satpol PP. “Saya menegaskan, tidak ada lagi pelamar CPNS Satpol PP lulusan SMA,” kata dia. Jika muncul iming-iming itu, dia bisa menduga kuat adalah umpan penipua CPNS.

Kemen PAN dan RB juga berpesan, fungsi Satpol PP harus digeser. Selama ini, dia masih mendapatkan kabar jika Satpol PP berantem atau bersitegang langsung dengan masyarakat. Dia menjelaskan, jika sudah terjadi aksi fisik yang menjurus tindak pidana, seperti pemukulan dan pengerusakan, harus diberikan kepada polisi. Upaya mempersenjatai Satpol PP dengan senjata api, juga dinilai terlalu berlebihan.

Kasus dugaan penipuan CPNS dengan terlapor anggota DPRD Jateng, Mustofa terus bergulir. Setelah salah satu korban Ali Mofit Wibowo (33) melapor ke Polrestabes Semarang, kini tiga korban lainnya juga segera akan melapor ke Polda Jateng.

Tiga korban lainnya ialah Heru (37) warga Barito, Kecamatan Gayamsari, Semarang, Arni Trustyanti (52) warga Tawangsari, Sukoharjo, dan Nur Yassin (45) dari Purwodadi, Grobogan. Seperti juga Ali, mereka akan melapor dengan didampingi LSM
Gempar Jateng.

“Kita akan lapor ke Polda dalam waktu dekat, mungkin minggu depan, kita sudah konsultasi dengan pihak Polda terkait rencana pelaporan tersebut,” kata Ketua LSM Gempar, Widjayanto.

Disinggung mengapa tidak sekalian melapor ke Polrestabes bareng Ali Mofit beberapa waktu lalu, menurut Widjayanto tiga korban lain saat itu masih belum yakin untuk membongkar penipuan yang dialami. Sebab ada kekhawatiran jika melapor para korban akan ikut menjadi pihak yang bersalah dengan pasal suap menyuap.

“Tapi saya yakinkan bahwa mereka korban dan itu bukan uang suap karena terlapor bukan panitia CPNS, dalam konteks kasus ini, uang yang diserahkan adalah uang jasa yang akhirnya digelapkan,” jelasnya.

Selain itu, pelaporan dilakukan ke Polda Jateng karena di antara tiga korban tersebut ada dua yang bertempat tinggal di luar Kota Semarang. “Di atas semuanya, sebenarnya kan itu hak pelapor mau melapor di mana,” tambah Widjayanto.

Seperti diketahui Ali Mofit Wibowo (33), warga Pekunden, Semarang Tengah melaporkan Mustofa ke Polrestabes Semarang Selasa (7/6) lalu. Hal itu terkait duit senilai Rp 40 juta yang diserahkan kepada anggota dewan dari PKB tersebut
guna memuluskan jalan menjadi CPNS. Ali menyerahkan uang kepada Mustofa pada 29 September 2010 pukul 20.00 di Lobi Hotel Ciputra Semarang.

Tiga korban lainnya juga menyerahkan uang dengan nilai berbeda. Masing-masing Heru menyetor Rp 100 juta, Arni Tristyanti Rp 125 juta, dan Nur Yassin Rp 75 juta sehingga total keseluruhan senilai Rp 340 juta. Mustofa berjanji
dapat memasukkan keempatnya sebagai CPNS di Pemprov Jateng periode 2010 pada bulan Januari 2011. Namun ditunggu sampai Juni belum juga terealisasi.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mengusulkan 3.288 orang pada penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2011.

“Usul jumlah penerimaan CPNS tersebut telah kami kirimkan ke Kementerian Pendayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotawaringin Timur, Jusni Sitompul, di Sampit, Kamis.

Dari 3.288 CPNS yang diusulkan tersebut nantinya akan menempati posisi sebgai tenaga pendidik sebanyak 1.763 orang, tenaga kesehatan 172 orang dan tenaga teknis sebanyak 1.353 orang.

Mengenai jumlah CPNS yang akan disetujui Kemenpan hingga saat ini masih belum diketahui karena pihaknya masih belum menerima informasi.

Berdasarkan petunjuk dari Kemenpan, penerimaan CPNS 2011 di Kotawaringin Timur hanya untuk sarjana sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas (SMA) sederajat tidak ada.

Menurut Jusni, pengusulan CPNS di Kotawaringin Timur sudah disesuaikan dengan kebutuhan terutama untuk formasi tenaga pendidik dan kesehatan.

Pemerintah daerah berharap Kemenpan tidak terlalu banyak melakukan pengurangan pengusulan CPNS tersebut, sehingga kekurangan guru dan tenaga kesehatan di Kotawaringin Timur dapat segera tertutupi.

Saat ini Kotawaringin Timur masih mengalami kekurangan 1.000 lebih tenaga guru, kondisi itu mengakibatkan banyak guru yang memegang mata pelajaran lebih dari satu.

“Untuk pelaksanaan tes CPNS masih belum bisa ditentukan sekarang karena jumlah CPNS yang akan diterima masih belum diketahui,” katanya.

Dirinya juga tidak mengetahui soal tes CPNS nantinya dari mana, sebab hal itu bukan menjadi kewenagannya.

“Penentuan soal tes CPNS menjadi kewenangan pimpinan, pembina pegawai dan kepala daerah,”katanya.

Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bangka Usnen membantah jika selama ini dewan dianggap menjadi calo untuk meluluskan CPNS.

“Tidak segampang itu, kalau memang bisa nitip, saya. mungkin dari tahun 2004 sudah banyak yang jadi CPNS lewat saya. Tapi itu tidak bisa. Jadi harapan kami tidak kesana. Kami tidak bisa mengatakan bahwa itu bisa tidak bisa,”tegas Usnen kepadaa bangkapos.com, Jumat (10/06/2011) di ruang Komisi DPRD Bangka.

Kendati menurutnya, ada selentingan adanya calo CPNS tetapi tidak ada bukti sehingga sulit untuk diketahui .

“Kalau ada bukti kami baru berani ngomong. Saya gamplang saja tidak ada permasalahan untuk ngomong jika itu benar,” kata Usnen.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara masih mencari bukti lain kasus CPNS Gate Pemko Pematangsiantar dengan tersangka mantan Walikota Pematangsiantar Robert Edison (RE) Siahaan.

Kabid Humas Poldasu AKBP Heru Prakoso mengatakan, penanganan kasus itu masih berjalan. Penyidik, masih mengumpulkan barang bukti lain yang dinilai kurang oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu). “Penyidik masih berusaha memenuhi permintaan kejaksaan,” sebut Heru, pagi ini.

Verdy menambahkan, kejaksaan meminta penyidik melengkapi dokumen asli 19 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang lulus atas dugaan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). “Kita sudah meminta dokumen itu kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Jawabannya dokumen asli 19 CPNS itu tidak ada,” kata dia.

Kendala penanganan kasus tersebut bukan hanya itu. Saksi ahli yang dinilai mengetahui seluruh mekanisme penerimaan CPNS 2005/2006 Pemko Pematangsiantar, yakni mantan Sekretaris Daerah Pemko Pematangsiantar yang juga Ketua Panitia Pengadaan CPNS Tagor Batubara telah meninggal dunia.

Meski demikian, kata Verdy, pihaknya terus berupaya mencari dan memenuhi permintaan dan kekurangan BAP oleh kejaksaan. “Kita berupaya mencarinya dengan cara lain,” katanya.

Seperti diberitakan, kasus CPNS Gate terkuak karena LSM Lepaskan membuat pengaduan ke Polres P. Siantar setelah mendapat laporan dari tujuh guru agama yang lulus pada 2004 namun belum diangkat jadi CPNS. Kemudian pengadaan CPNS 2005 sebanyak 707 orang terdiri dari 451 tenaga honorer dan 256 pelamar umum.

Pelamar umum yang dinyatakan lulus sebanyak 240 orang dan tiga di antaranya mengundurkan diri, sehingga yang berhak melengkapi administrasi untuk pengangkatan sebanyak 237 orang. Kenyataannya, dalam pengajuan NIP diusulkan sebanyak 256 CPNS sehingga terjadi penambahan 19 orang terdiri dari 11 orang tidak lulus seleksi tahun 2005 dan 8 orang tidak mengikuti tes tahun 2005 namun ikut tes pada 2004 dan dinyatakan tidak lulus.

Di antara 19 CPNS yang ditambah tersebut merupakan keluarga pejabat Pemko Siantar yaitu, keluarga RE Siahaan, keluarga Tagor Batubara, keluarga Morris Silalahi (Kepala BKD) dan keluarga Tanjung Sijabat (mantan Kepala BKD). Diduga pengangkatan 19 CPNS itu memenuhi unsur kolusi dan nepotisme serta bertentangan dengan peraturan Kepala BKN No. 22 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS tahun 2005.