CPNS

Ads by Asvc Company

Sanksi berat ini diberlakukan kepada WP, menyusul hasil penelitian Inspektorat Kota Parepare yang menemukan bukti kuat keterlibatan WP dalam dugaan suap penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2009.

Selain mengganjar WP, Pemerintah Kota Parepare, sebagaimana disampaikan Kabag Humas Sekretariat Daerah Kota Parepare, Iwan Asaad, juga memerintahkan dilakukannya penyegaran manajemen BKDD Kota Parepare.

Kebijakan penyegaran diusulkan pihak Inspektorat kepada Zain Katoe, dan segera diberlakukan setelah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) melakukan rapat atau pertemuan yang waktunya tidak disebutkan.

Iwan tidak menjelaskan sejauh mana kebijakan penyegaran ini apakah mencakup peja bat eselon II dan III atau kedua-duanya.

Dia hanya menjelaskan, semua PNS BKDD Kota Parepare baik staf maupun pejabat eselon, yang diketahui atau patut diduga memiliki keterkaitan dengan kisruh penerimaan CPNS tahun 2009, akan dievaluasi dan dilakukan penyegaran.

Humas Pare-pare juga membenarkan hasil penelusuran inspektorat Kota Parepare yang menemukan adanya aliran dana ke rekening WP sekaitan dengan rekrutmen CPNS kota Parepare 2009, sebesar Rp 80 juta.

“Memang ada sekitar Rp 80 juta dari dua kali transfer masing-masing Rp 40 juta,” kata Iwan saat memberi keterangan di Ruang Media Centre Pemkot Pare-pare, Senin (4/1/2010).

Iwan membantah pemberitaan media mengenai adanya aliran rekening (transfer) sebanyak 11 kali ke rekening WP.

Dia juga menegaskan, WP bekerja di luar sistem atau tanpa sepengetahuan pimpinan atau atasannya.

“Jadi tidak benar kalau dia diperintah oleh atasannya. Dia hanya menjual nama pimpinannya,” terangnya.

Inspektorat Kota Parepare selain membeberkan sepak terjang WP, juga memunculkan nama baru dalam kasus penerimaan CPNS Daerah Kota Parepare 2009, yakni pegawai dengan inisial HD.

HD adalah PNS pada salah satu instansi lingkup Pemkot Parepare. Meski tidak ditemukan bukti seperti pada WP, namun pihak inspektorat telah menduga HD sebagai broker calon penerimaan CPNS bagi WP.

“Ia menjaring orang-orang calon CPNS untuk membayar kepada WP. Meski perbuatan ini tidak diakui ketika diperiksa inspektorat, namun melalui telepon genggam WP (yang diperdengarkan kepada inspektorat) ia mengakui keterlibatannya. Ia mengatakan kepada WP, ia telah memusnahkan semua bukti untuk menghilangkan jejak,” katanya.

Untuk itu, sama dengan WP, HD juga dijatuhi hukuman namun lebih ringan dari WP, yakni penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

Sementara warga yang diambil uangnya oleh WP saat ini telah mener ima kembali uangnya dari WP sebesar yang disetor ke rekening WP.

Kedua warga yang menyetor uang ke WP ini dilaporkan tidak lulus CPNS, sehingga rencana Pemkot Pare-pare membatalkan kelulusan mereka tidak perlu dilakukan.